Kebijakan Pembiayaan Bank

  Prinsip Kehati-hatian

a.       Kebijakan pokok pembiayaan

-          studi kelayakan untuk menghindari kredit macet

-          pengawasan yang ketat bagi pembiayaan yang bersifat sosial agar dana tidak disalah gunakan

-          Untuk menghindari pembiayaan yang bermasalah, hendaknya bank melakukan identifikasi keluarga, tetangga  nasabah, rekening listrik, rekenung telpon rumah guna mengetahui keberadaan nasabah tersebut ketika terjadi masalah dalam pembiayaan.

b.      Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait/customer besar

-          Jumlah pembiayaan yang diberikan bagi nasabah tidak boleh melebihi setengah dari modal bank sendiri

-          Bagi semua jenis pembiayaan nasabah harus menyerahkan berbagai dokumen penting seperti photo copy KTP, surat nikah, persetujuan suami/istri dan surat keterangan kerja.

c.       Pencantuman sektor ekonomi, pasar, dan customer yang dinilai bank terlalu beresiko tinggi

-          Pembiayaan diusahakan tidak terkait dengan usaha usaha perniagaan

d.      Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari

-          Diusahakan dihindari bagi pembiayaan yang masih ghoror dan yang masih syubhat

e.       Penjabaran mengenai tata cara penilaian kualitas pembiayaan

f.       Pencantuman pernyataan bahwa pejabat pembiayaan harus jujur, profesional, objektif, dan cermat

-          Mengadakan sosialisasi dan pelatihan supaya pejabat pembiayaan paham betul tentang pembiayaan yang ada di bank syariah

2.      Organisasi dan Manajemen Pembiayaan

-          Direksi atau Komisaris menunjuk beberapa orang yang berpengaruh dalam bank  guna menjadi komite kebijakan pembiayaan dan komite pembiayaan

-          Komite kebijakan pembiayaan bertugas dalam menyusun sebuah kebijakan khususnya dalam pembiayaan

-          Mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan

-          Menjadikan kebijakan tersebut sebagai peraturan bagi kegiatan pembiayaan

-          Memberikan wewenang kepada komite kebijakan pembiayaan dalam memberikan saran bagi pimpinan

-          Menetapkan jangka waktu kepengurusan komite kebijakan pembiayaan

-          Menentukan pedoman pedoman sebagai standar bagi kebijakan pembiayaan

3.      Kebijakan Persetujuan Pembiayaan

-          Pihak surveyer menyampaikan hasil survei kepada rapat komite pembiayaan

-          Pejabat pembiayaan memberikan masukan dan penilain terhadap hasil survei

-          Prinsip yang telah dibuat dijadikan sebagai batasan atau peraturan bagi pejabat pembiayaan

-          Melakukan pengawasan yang ketat agar pemberian pembiayaan tidak salah sasaran

-          Persetujuan dilakukan setelah melakukan survei langsung ke lapangan

4.      Dokumen dan Administrasi Pembiayaan

-          Memberikan tugas khusus kepada pejabat pembiayaan dalam menyusun dokumentasi pembiayaan

-          Pencatatan dilakukan dari awal calon debitur mengajukan pembiayaan yaitu dengan mutasi data ke sistem

5.      Pengawasan Pembiayaan

-          Pengawasan khusus bagi pembiayaan musyarokah, mudhorobah, dan qardh

-          Pengawasan dilakukan tidak menurut kesepakatan, melainkan sesuai keinginan pejabat pembiayaan

-          Mewajibkan kepada seluruh pejabat pembiayaan untuk melaporkan secara tertulis atas pengawasan yang telah dilakukan

-          Pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah harus dilakukan tindakan dini

6.      Penyeleseian Pembiayaan Bermasalah

-          Tidak ada dispensasi khusus bagi setiap pembiayaan yang bermasalah

-          Mengadakan evaluasi terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu dengan melihat persentasi pembiayaan bermasalah dari total pembiayaan setiap bulannya

-          Membuat catatan khusus bagi pembiayaan bermasalah

-          Membuat tim penyeleseian pembiayaan bermasalah