Masyarakat Sebagai Hukum Di Indonesia

I. Manusia sebagai Makhluk Sosial

            Sudah menjadi suatu kodrat manusia dimanapun dan pada zaman apapun, akan selalu hidup berkelompok. Setidak-tidaknya terdiri atas suami, istri, dan anak-anaknya. Dalam sejarah perkembangan manusia, tak seorang pun hidup menyendiri, kecuali dengan terpaksa dan hanyalah untuk waktu sementara.

            Hasrat untuk hidup bersama sudah merupakan bawaan manusia dalam rangka melangsungkan hidupnya. Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama lazimnya disebut “Masyarakat”.

II. Tata Hidup Masyarakat

            Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak yang memungkinkan antara satu dengan yang lainnya berbeda. Namun manusia itu, akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seringkali kebutuhan hidup dan kepentingan antara manusia yang dengan yang lainnya berbeda, oleh karena itulah mereka saling bekerjasama. Kepentingan-kepentingan yang berkelainan itulah sering menimbulkan pertikaian yang bisa mengganggu keserasian hidup bersama, yang akibatnya golongan yang kuat akan menindas golongan yang lemah untuk menekan kehendaknya. Perselisihan ini kalau dibiarkan bisa menimbulkan perpecahan dalam  masyarakat itu.

            Masyarakat yang teratur akan selalu memperhatikan aqidah, norma-norma atau peraturan-peraturan yang ada dan hidup dalam masyarakat itu. Tanpa disadari atau tidak, manusia sudah dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Peraturan yang hidup di masyarakat yang bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa. Untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat dinamakan “Peraturan Hukum”.

B. Ilmu Hukum

I. Pengertian Hukum

            Adalah himpunan peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia yang diadakan oleh badan resmi yang berwajib yang bersifat memaksa dan mendapatkan sangsi terhadap pelanggaran peraturan tersebut.

Unsur-unsur Hukum:

1.      Peraturan pergaulan hidup bermasyarakat

2.      Di legal formal, dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwajib

3.      Bersifat memaksa

4.      Ada sanksi terhadap setiap pelanggar

II.  Sifat Hukum

1.      Mengatur

Hukum itu berisikan perturan tentang kaedah-kaedah yang harus ditaati leh masyarakat.

2.      Memaksa

Memaksa setiap orang agar tunduk dan mentaati peraturan itu sertamemberi sanksi yang  tegas terhadap siapapun yang tiak patuh.

III. Tujuan Hukum

1. Menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat

2. untuk menciptakan rasa keadilan

3. Mengatur pergaulan hidup manusia

IV. Madzhab Hukum

            Untuk mengetahui dari manakah hukum itu dan  mengapa hukum itu harus ditaati serta mengapa kita harus tunduk dengan hukum, ada beberapa pendapat untuk menjawab itu;

1.      Madzhab Hukum Alam

·         Aristotels: “Hukum itu adalah hukum yang oleh orang-orang yang berfikir sehat dirasakan sebagai selaras dengan kodrat alam. “

·         Hugo de Groot: “Hukum alam itu merupakan pikiran manusia mengenai persoalan apakah suatau perbuatan sesuai dengan kodrat manusia dank arena itu apakah perbutan itu diterima atau ditolak.”

2.      Teori Teokrasi

Teori ini menjelaskan bahwa hukum itu berasak dari Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karena itu manusia diperintahkan untuk tunduk pada hukum.

3.      Madzhab Sejarah

·         Van Safiqny: “merupakan penjelamaan dari jiwa suatau bangsa yang tumbuh sendiri di tengah-tengah masyarakat dan bias berubah sesuai tempat dan waktu.”

4.      Teori Kedaulatan Rakyat

Negara berdasarkan atas kedaulatan rakyat, demikian pula halnya semua peraturan perundangan adalah jelmaan keamanan rakyat. Dengan demikian, hukum itu adalah keamanan rakyat yang diserahkan dalam suatu organisasi (negara).

V. Sumber Hukum

Pengertian: segala apa saja yang bisa menimbulkan aturan-aturan dan mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu aturan yang kalau dilanggar dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber Hukum dapat ditinjau dari:

1.      Sumber Hukum Material

Sumber Hukum yang ditinjau dari materi atau isi yang bisa berasal dari ekonomi, sejarah, sosiologi dan lain sebagainya.

2.      Sumber Hukum Formal

Sumber Hukum yang berasal dari bentuk atau wadah dari suatu aturan bisa berasal dari UU, Kebiasaan, Pendapat Ahli Hukum (Doktrin), Keputusan MA (Yurisprudensi), Perjanjian (Traktat).

VI. Undang-Undang

            Suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum mengikat diadakan dan dipelihara oleh Negara.

-Undang-undang memiliki dua arti:

a.    Dalam arti Formal: setiap keputusan pemerintah yang meningkatkan UU karena cara pembutannya (eksekutif dan legeslatif).  

b.     Dalam arti Material: setiap keputusan pemerintah yang mengikat langsung penduduk.

-Undang-Undang menurut berlakunya:

a.    Cara berlaku UU setelah dituangkan dalam Lembaran Negara (LN) oleh Menteri atau Sekretaris Negara.

b.     Lembaran Negara (LN):

Lembaran atau kertas tempat mengumumkan suatu negara agar sah dan berlaku. contoh: LN. 1959 no.37—berisi tentang peraturan pemerintah, ujian mahasiswa untuk perguruan swasta.

c.     Berita Negara (BN):

Penerbitan resmi dari sekretaris Negara hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan. Menurut aturan tanggal berlakunya UU dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam UU itu sendiri (apabila tanggal tidak disebutkan maka berlaku 30 hari untuk daerah Jawa dan Madura, dan 100 hari untuk luar Jawa).

-Berakhirnya kekuatan berlakunya UU:

a.    Jika waktu yang sudah ditentukan UU itu sudah melampaui atau lewat

b.     Jika keadaan  atau hal yang diadakan itu sudah tidak ada lagi

c.     Jika UU itu dicabut oleh instansi yang lebih tinggi

d.    Jika telah diadakan peraturan yang baru dan isinya bertentangan dengan peraturan yang lama.

-Kebiasaan:

      Adalah suatu perbuatan  yang dilakuakn berulang-ulang dalam hal yang sama dan diterima oleh masyarakat dan tidak adanya tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu, maka timbul kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

VII. Pendapat Ahli Hukum

            Adalah pendapat para sarjana ahli hukum yang ternama dan mempnyai kekuasaan serta pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seseorang sarjana hukum mengenai soal yang akan diselesaikannya.

VIII. Yurisprudensi

            Adalah keputusan Mahakamah Agung yang dijadikan rujukan oleh para hakim dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan perkara-perkara yang sama. Contohnya: keputusan MA: 1.10.2010 – Masalah waris.

IX. Perjanjian / Traktat

            Adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang atau lebih atau dilakukan 2 negara atau lebih. Tentang sesuatu hal yang akibatnya mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu.

X. Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia

            Sesuai dengan UU no.10/2004, Tata Urutan Perundang-Undang di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar
2. Undang-Undang / Perpu
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Tata Urutan Perundang-undangan tersebut tersusun secara sistematis hirarkhis yaitu Tata Urutan yang menunjukkan susunan secara bertingkat. Undang-undang bersifat;

1.      Renewal / Mengganti

ex;  - 1945,

       - 1949 / konstitusi RIS

- 1950 – Undang-undang sementara

 - 5/7/1959 – Dekrit Presiden – UUD ‘45

2.      Amandement / Mengubah

ex;  -1999                      -2001

                    -2000                      -2002

XI. Pembagian Hukum di Indonesia

A.    Azas Kodifikasi Hukum

Pengertian Kodifikasi

Adalah penulisan aturan-aturan hukum yang sejenis ke dalam suatu hukum atau kitab yang tersusun secara sistematis, misalnya:

a.    KUH Perdata        -- 1 Mei 1848

b.     KUH Dagang        -- 1 Mei 1848

c.     KUH Pidana         -- 1 Januari 1918

d.    KUH Acara Pidana –31 Desember 1981

e.     KUH Acara Perdata

Kodifikasi bersifat:

            -mudah untuk dipelajari

            -adanya kepastian hukum

B.      Azas Plurarisme

Adalah berlakunya beberapa macam aturan hukum terhadap suatu hal atau persoalan dalam suatu waktu. Contohnya:

-Masalah perkawinan dalam agama Islam menggunakan hukum agama Islam

- Masalah perkawinan dalam agama Budha menggunakan hukum agama Budha

C.    Unifikasi Hukum

Adalah berlakunya satu macam hukum untuk satu persoalan dalam suatu waktu atau waktu tertentu. Contohnya; Hukum Pidana.

XII. Pembagian Hukum

1.      Menurut bentuknya:

Tertulis:

a.    Kodifikasi                   -- KUH Perdata_1.5.1848

b.     Tidak Kodifikasi         -- UU 1.1974 > perkawinan

Tidak Tertulis

a.    Hukum Adat

2.      Menurut tempat berlakunya:

·         Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku di seluruh Indonesia.

·         Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam dunia Internasional

3.      Menurut waktu berlakunya:

·         Ius Constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat dalam daerah tertentu.

·         Ius Constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang.

4.      Menurut isinya:

·         Privat        : hukum individu yang tidak ada campur tangan dengan negara

·         Publik        : aturan hukum yang mengatur atau mewakili kepentingan umum / individu dengan Negara.

XIII. Pembagian Hukum Menurut Cara Mempertahankannya

1.      Hukum Formal / Hukum Acara

Adalah aturan-aturan hukum cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material.

Contohnya: -KUHP Acara Perdata

                    -KUHP Acara Pidana

2.      Hukum Material / Hukum Pidana

Adalah hukum yang berisikan peraturan-peraturan yang berwujud perintah dan larangan.

XIV. Penyajian Hukum di Indonesia Menurut Isinya

1.      Hukum Privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain menitik beratkan kepada kepentingan perorangan,

contohnya; -Hukum Perdata

      -Hukum Dagang

2.      Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga, warga Negara dengan alat pelengkapan Negara.

contohnya: -Hukum Tata Negara,                           -Hukum Internasional,

        -Hukum Pidana,                                  -Hukum Administrasi Negara

XV. Berlaku Undang-Undang yang ada di Indonesia

Berlaku Undang-Undang yang ada di Indonesia, dikenal beberapa azas:

1.    Undang-Undang Tidak Berlaku Surut

Adalah suatu undang-undang itu dinyatakan berlaku dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mundur atau berlaku surut.

2.      Undang-Undang Yang Berlaku Kemudian (Undang-undang baru)

Adalah membatalkan undang-undang yang terdahulu (lex triore de rogart lex priore). Apabila suatu masalah sudah diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur kemballi dalam undang-undang baru, meskipun undang-undang baru itu tidak mencabut berlakunya undang-undang yang lama, maka dengan sendirinya undang-undanng yang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.

3.      Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

Undang-undang yang lebih rendah isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.

Sedangkan undang-undang yang lebih tinggi tidak dapat dirubah (dihapus) olleh undang-undang yang lebih rendah kedudukannya.

Tata Urutan Perundang-undangan (UU no.10 / 2004)

•             UUD                           -- MPR, DPR, dan DPD
•             UU Perpu                    -- DPR, Presiden
•             Peraturan Pemerintah -- Presiden
• Keputusan Presiden    --Presiden
• Peraturan Daerah        -- DPRD, Gubernur

4.      Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (lex specialist de rograt lex generalist)

Undang-undang yang khusus lebih diutamakan berlakunya daripada undang-undanng yang umum:

            “Jika sesuatu hal yang sudah diatur dalam peraturan yang bersifat umum kemudian diatur lagi dalam peraturan yang bersifat khusus, maka yang diutamakan peraturan khusus.”

XVI. Subjek Hukum

            Pengertiannya ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban subjek hukum terdiri dari:

1.      Orang

Setiap orang sebagai subjek hukum, sebagai pembawa hak dan kewajiban, dan bisa melakukan suatu tindakan hukum.

Berlakunya subjek hukum ini mulai saat ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap sebagai pembawa hak (subjek hukum), jika kepentingannya memerlukannya.

Walaupun menurut hukum, setiap orang tidak terkecuali dapat memiliki hak, tetapi dalam hukum tidak diperbolehkan semuanya bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu, yang dikatakan tidak cakap hukum.

Adapun yang menyebabkan seseorang dikatakan tidak cakap hukum karena;

1.      Mereka belum dewasa / dibawah umur

2.      Karena sakit ingatan (gila, mabuk, dll)

3.      Orang dewasa tapi lemah daya ingatnya.

Terhadap orang yang tidak cakap hukum, mereka tidak bisa bertindak sendiri melakukan perbuatan hukum, tetapi harus diwakili.

2.      Badan Hukum Perdata

Adalah suatu kumpulan yang terdiri atas beberapa orang (yayasan, koperasi, PT.) yang kumpulan itu didaftarkan kementrian kehakiman untuk menjadi badan hukum.

Setelah perkumpulan itu disahkan oleh kementrian kehakiman, maka bisa bertindak sendiri untuk melakukan hubungan hukum.

XVII. Objek Hukum

            Adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dan dapat menjadi objek hukum suatu hubungan hukum. ex; benda.

XVIII. Perbuatan Hukum

            Pengertiannya adalah segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

            Perbuatan hukum terdiri dari:

1.      Perbuatan Hukum Sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak itu pula. contohnya; hadiah, wasiat.

2.      Perbuatan Hukum Dua Pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi dua pihak itu pula. contohnya; jual-beli.

XIX. Peristiwa Hukum

            Adalah peristiwa-peristiwa kemsyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat / kejadian. Peristiwa hukum dibedakan menjadi:

1.      Peristiwa yang bukan perbuatan hukum

Yaitu suatu kejadian dari perbuatan manusia tetapi bukan perbuatan hukum.

2.      Peristiwa yang merupakan perbuatan hukum

Contohnya; perbuatan hukm sepihak dan dua pihak.

XX. Kaedah Hukum

            Untuk memenuhi kebutuhan agar pergaulan manusia dalam masyarakat terasa aman, damai tanpa gangguan, maka diperulukan adanya suatu kaedah / norma / maklumat. Kaedah atau norma adalah aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup.

            Tujuan norama ini adalah untuk menjadi petunjuk kepada manusia bagaimana harus bertingkah laku dalam bermasyarakat, dan perbuatan mana yang harus dijalankan dan harus dihindari.

            Norma mempunyai2 macam isi:

1.      Berisikan Perintah, mengharuskan seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang baik.

2.      Berisikan Larangan, mengharuskan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang buruk.

Dalam pergaulan hidup di masyarakat, dibedakan 4 macam norma:

1.      Norma Agama

Peraturan hidup yang berisikan perintah dan anjuran yang berasal dari Tuhan. Pelanggaran terhadap norma inidiancam dengan hukuman yang berasal dari Tuhan.

2.      Norma Kesusilaan

Peraturan hidup yang berasal dari hati nurani kita, yang ini sifatnya universal. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan ini, mengakibatkan perasaan kita merasa cemas / tidak tenang.

3.      Norma Kesopanan

Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan antara sesame anggota masyarakat. Peraturan itu diikuti dan ditaati untuk mengatur tingkah lau manusia dengan manusia disekitarnya. Norma kesopanan ini belaku bagi segolongan masyarakat tertentu, dan belum tentu bisa ditema oleh kelompok lain. Sanksi bagi pelanggarnya adalah adanya cemoohan / pengasingan dari lingkungan masyarakat.

4.      Norma Hukum

Peraturan yang dibuat oleh Negara melalui lembaga yang berwenang, isisnya mengikat setiap orang dan pelaksanaanya dapat dipertahankan dengan adanya alat kelengkapan Negara. Keistimewaan norma ini terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukum. Paksaan terhadap norma ini jangan diartikan sebagai kesewenang-wenangan, melainkan bersifat sebagai alat yang dapat memberi suatu tekanan agar norma hulum itu dihormati dan dihargai.

XXI. Politik Hukum di Indonesia

A. Pada Masa Belanda

Pada saat Belanda masuk di Indonesia, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan;

• Golongan Bumi Putra (Indonesia Asli)
• Golongan Penduduk Eropa (Belanda dan Negara-negara dari Eropa)
• Golongan Penduduk Timur Tengah (China, Arab)

Pada tahun 1848, secara tegas pemerintahan Belanda menyatakan berlakunya Hukum Perdata (Bargerlijk Wetbock) dan Hukum Dagang (Wetbock van Koophandel), dinyatakan berlaku di wilayah Indonesia, khusus untuk orang-orang Eropa.

Pada tahun 1855, dilakukan penundukan hukum untuk beberapa hal, khususnya harta kekayaan, hukum perjanjian, yang diatur dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk golongan penduduk Timur Asing.

Bagi orang Bumi Putra, ada 2 aliran yang hendak dibentuk:

1.      Menundukkan orang Indonesia kepada hukum Eropa seperti Golongan Timur Asing

2.      Menciptakan hukum sendiri kitab Undang-undang yang baru

Sesuai dengan pasal 131 IS (Indische Statsregeling) mengenai hukum di Indonesia, menetapkan sebagai berikut;

1.      Untuk Golongan Eropa, berlaku peraturan yang berasal dari Belanda dengan azas kongkordansi

2.      Untuk bangsa Indonesia asli dan Timur Tengah, jika kebutuhan merekamenghendaki berlakunya peraturan bangsa Eropa, baik seutuhnya atau dengan perubaan-perubahan

3.      Orang Indonesia Asli dan Timur Tengah sepanjang belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama dengan orang Eropa, boleh menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk Eropa baik sebagian maupun seluruhnya.

B. Sebelum Merdeka

1.      Golongan Penduduk Bumi Putra        -- Hukum Adat         

2.      Golongan Penduduk Eropa                --dengan azas konkordasi    

3.      Golongan Penduduk Timur Asing      --Hukum Islam        

C. Ketika Merdeka

  17.8.1945 – 18.8.1945

  Pasal 2 aturan Peralihan UUD 1945 – semua peraturan dan hukum yang ada dinyatakan masih berlaku.

D. Setelah Merdeka

Disesuaikan dengan kondisi bangsa

• KUH Perdata
• KUH Dagang             
• KUH Pidana

Kelemahan Hukum Adat:

• Tidak Tertulis
• Kurang Lengkap
• Kurang ada kepastian hukum